KONTAK SAYA

Email Twitter Facebook

TELUSURI

GALERI FOTO

Kategori Arsip Daftar Isi

MULAI DARI SINI

Pelayanan Portfolio Pembayaran

Selasa, 02 Agustus 2011

Perbandingan Sistem Pemerintahan dan Politik Negara Filiphina dan Indonesia

Paper ini membahas mengenai system politik Negara Filiphina pada masa pemerintahan Marcos. Selain itu juga membahas mengenai  system politik Negara Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto. Dalam paper ini tidak hanya membahas mengenai system politiknya saja, namun juga membahas mengenai lingkungan dari kedua negara dan juga membahas mengenai sejarah negara tersebut. Selain itu paper ini juga membahas mengenai parpol dari kedua negara dan politik luar negerinya yang sembernya masih memiliki korelasi dari pembahasan.

Filiphina
A.  Sejarah  Singkat Negara Filiphina

a.    Melawan Proklamasi Magelhean
Proklamasi magelhean merupakan pernyataan bahwa kepulauan Filiphina dipegang oleh Spanyol. Hal ini mendapat penentangan dari bangsa Portugis , bukan hanya bangsa Portugis namun masyarakat Filpihina juga menentang hal tersebut. Misalnya di Pulau Cebu adanya perlawanan bersenjata melawan Magelhean. Dalamm pertempuran itu Megelhean mati terbunuh. Namun proklamasi Magelhean tetap dipertahankan Kerajaan Spanyol. Pelayaran Spanyol ke Filiphina untuk membeli rempah-rempah yang ada di pulau Maluku dan juga untuk menyebarkan agama Kristen Khatolik yang sebenarnya ada maksud tersendiri darialasan tersebut yaitu adanya kepentingan ekonomi dan politik. Villalobos adalah salah seorang pemimpin ekspedisi ke Filiphina. baru Ekspedisi Legaspi pada tahun 1565 yang berhasil memantapkan hak Spanyol di atas wilayah itu. Dalam ekspedisi yang dilakukan Legaspi itu dipandang berhasil dimana iya berhasil mengamankan hak Spanyl di wilayah Luzon dan Visayan. Pada saat Legaspi meninggal dunia, kekuasaan terhadadap Filiphina khususnya di bagian selatan Fipihina mengalami gangguan, diaman masyarakat Filiphina selatan yang mayoritas beragama Islam(suku Moros) melakuakan perlawanan. Bukan hanya itu saja negara-negara lain seperti Jepang, Cina, Belanda dan Inggris juga melakukan ancaman.

B.  Sistem Politik dan Sistem Pemerintahan Filiphina
Pada masa pemerintahan Frdinand Marcos, dia menrapkan kepemimpinan otoriter yang memperbolehkannya tetap berkuasa hingga rezim tersebut dihapus pada 1981. Selian itu Marcos merupakan pemimpin yang diktaktor yang mana dia menstir semua partai politik. Pada Act of Congress tanggal 14 Maret 1935, diratfikasinya sebuah konstitusi yang mana duplikat dari konstitusi Amerika Serikat. Dengan hal ini dapat dilihat bahwa system pemerintahan negara Filiphina hampr sama dengan negara Amerika serikat. Konstitusi tahun 1935, mengalami banyak perubahan yang mana pada akhirnya pada tahun 1973 adanya konstitusi baru. Adanya konstitusi baru ini pada saat Filiphina dipimpin oleh seorang Presiden yang bernama Ferdinand Marcos.
Berdasarkan Konstitusi tahun 1973 kita memenukan beberapa lembaga negara yang memegang peranan dalam struktur pemerintahan negara, yaitu:
C.  Presiden
D.  Kabinet dan Dewan Menteri
E.   Majelis Nasional (National Assembly), dan
F.   Mahkamah Agung (Superme Court)

Menurut konstitusi tersebut presiden dipilih untuk masa jabatan 6 tahun. Pada periode 1972 sampai periode 1983 diberlakukannya Undang- Undang darurat perang yang mana  berlaku mnegnai adanya pembatasan-pembatasan terhadap anggota pers, dan juga adanya ketidak bebbasan dalam berpendapat, serta penyelesaian perombakan konstitusi oleh Sidang Konstituante menjelang akhir tahun 1972 dengan jelas menunjukkan bahwa akan dilakukan perubahan terhadap struktur –struktur dan prosedur-prosedur yang berhubungan dengan demokrasi Filipina. Pada rezim Marcos adanya pembenaran terjadinya peningkatan di bidang kemiliteran, serta diberlakukannya udang-undang darurat perang. Kemudian saat diberlakukannya undang-undang darurat perang ini membuat kekacauan struktur dan pola-pola politik yang lama.
Pada tahun 1976-1980 Marcos membuat suatu puncak struktur. Dibentuk badan legislative nasioanal yang mana memberikan wanti-wanti adanya amandemen terhadap konstitusi yang di usulkan oleh Marcos. Pada masa pemerintahan Marcos badan legislative itu di stir oleh Marcos, misalnya dalam penentuan  rancangan undang-undang yang dibuat oleh badan legislative itu harus sesuai dengan adanya persetujuan dari Marcos sendiri. Kemudian Marcos juga diperbolehkan membubarkan majelis jika badan tersebut dinilainya tidak melakukan tugas dengan sebenarnya atau apabila ia menilai terdapat keadaan darurat nasional. Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa presiden pada saat itu memiliki kekusaan yang paling tinggi. Dewan Menteri atau kabinet dalam tugas-tugas kenegaraannya bertanggung jawab kepada Majelis Naional sebagai pemegang kekuasaan legislative. Dengan adanya Art of Congres maka konstitusi dan tata aturan pemerintahan Filiphina


Indonesia
A.  Sejarah IndonesiaApabila kita berbicara mengenai sejarah, maka Indonesia merupkan negara yang meiliki banyak pergolakan mengenai sejarahnya. Selain itu datangnya bangsa Eropa memiliki damapak tersendiri oleh Indonesia baik di bidang social, ekonomi dan juga dalam bidang politik. Terlebih lagi saat kedatangan bangsa Eropa ke Indonesi, dimana banyak sekali terjadinya pergolakan politik dan juga ekonmi, misalnya didirikannya VOC oleh bangsa beknda yang mana mereka memonopoli perdagangan bangsa Indoneisa yang membuat bangsa Indonesia sengsara. Pada tahun 1292, orrang Eropa yang berhasil menginjakkan kakinya pertama kali di Indonesia adalah Marco Polo.

Sebelum bangsa Beelanda memasuki Indonesia, yang berhasil memasuki Indonesia sebelumnya ialah bangsa Portugis. Bangsa Potugis  ini datang ke Indonesia dengan tujuan untuk berniaga dan mencari rempah-rempah yang ada di Indonesia. setelah sampainya bangsa Portugis di Indonesia, mereka membuat benteng sebagai peratahanan mereka terhadap musuh. Melihat keberhasilan yang dicapai bangsa Portugis, bangsa Belanda pun akhirnya mengikuti jejak bangsa Porugis dengan beralayar ke Indoneia. Kemudian bangsa Belanda mengusir bangsa Protugis dan kemudian bangsa Prtugis akhirnya pindah ke bagian timur Indonesia. akibat hal itu terjadinya perselisihan antara bangsa-bangsa  Eropa. Pada abad ke 17 dan 18 bangsa Belanda memperluas wilayahnya di Indonesia. Pada tahun 1602 bangsa belanda mendirikan VOC.  VOC inilah yang menjadi senjata ampuh bagi bangsa Belada untuk menjatuhkan dan memonopoli perdaganagan yang ada di Indonesia. Melihat hal ini bangsa Indenesia melakukan perlawanan  yang man akhirnya bangsa Belanda mundur dan kemudian Belanda digantikan oleh Jepang. Pada perang dunia ke-2, Jepang menjajah Indonesia selama 3 tahun. Penjajahan yang dilakukan Jepang relative singkat dibandingkan bangsa Belanda yang menjajah Indonesia sampai 3 abad. Namun penjajahan yang dilakukan Jepang terhadap Indonesia lebih mengerikan bila dibandingkan dengan Belanda. Misalnya pada masa penjajahan Jepang Indonesia di suruh untuk bekerja dengan paksa atau yang disebut dengan Romusha. Kerja Romusha ini mengakibatkan penderitaan yang mendalam dari rakyat Indonesia sendiri. Kemudian pada tahun 1945, Jeepang memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan berakhirlah perang dunia ke-2 saat itu.
 
B.  Sistem Politik dan Pemerintahan Indonesia
Dalam paper ini akan memfokus membahas mengenai politik pemerintahan pada rezim Soekarno. Pada masa kepemimpinan Soekarno, banyak sekali pengorbanan dan kebijakan yang dibuatnya. Mislanya dalam meningaktkan kehidupan masyarakat Asia dan Afrika, Soekarno memberikan gagagsan-gagasan untuk meningkatkan tarif kehidupan maayarakat Asia Afrika pada Konfrensi Asia-Afrika. Soekrano merupakan pemimpin yang otoriter,namun juga peduli terhadap aspiarsi dan kondisi rakyat. Selain itu Soekarno merupakan presiden yang sangat tegas, mislanya dalam melawan para penjajah. Apabila kita lihat dari segi kepemimpinan Soekarno merupakan pemimpin yang mepunyai gaya kepemimpinan situatonal approarch.
 Perpolitikan Indonesia masih banyak yang meniru politik negara penjajah pada saat itu, khususnya negara Belanda yang memiliki konntribusi pengaruh yang lebih besar terhadap politik dan pemerintahan Indonesia. pada Juni 1959, menurut ketentuan UUD 1945 badan eksekutif terdiri dari seorang presiden dan wakil presiden beserta mentri-mentri. Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat dan disahkan oleh MPR. Presiden memegang kekuasaan pemerintahan menurut undang-undang dasar:
·    Dalam mewujudkan kewajibannya presiden dibantu oleh wakil presiden
·    Presiden berhak melakukan RUU kepada DPR
·   Presiden menetapkan peraturan perundang-undangan yang kemudian menjalankan undang-undang sebagai mana mestinya
·   Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas angakatan darat, laut dan udara
·  Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain.
·   Presiden dalam membuat perjanjian Internasional lainnya yang menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang erkait dengan kehudupan rakyat terkait dengan beban keuangan negara , and mengahruskan atau peruabahan pembentukan undang-undangharus dengan persetujuan DPR
·      Presiden meberikan gelar , tanda jasa dan tanda kehormatan lain-lainyang diatur dengan undang-undang
Setelah mengkaji mengenai badan Eksekutif, di Indonesia juga terdapat badan Legislatif pada masa pemerintahan Soekarno. Pada masa kemerdekaan UUD 1945 mengamanatkan utuk dibentuknya lembaga-lembaga negara, namun hal tersebt belum terwujud. Sesuai dengan pasal 4 aturan peralihan dalam UUD 1945, dibentuklah Komite Nasional Pusat (KNIP). Komite ini merupakan cikal bakal badan legislatif di Indonesia. anggota KNIP pada saat itu ada sekitar 60 orang. Kemudian kita masuk pada masa Republik Indonesia Serikat atau konstitusi RIS, dimana pada saat itu terjadinya kekacauan politik sehingga tidak diketahui pasti bagaimana kebaradaan DPR saat itu.  Pada masa DPRS tahun 1960-1956 tanggal 15 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengadakan rapat dimana dibacakan piagam pernyataan terbentuknya NKRI yang bertujuan
  • Pembubaran secara resmi negara RIS yang berbentuk federasi;
  • Pembentukan NKRI yang meliputi seluruh daerah Indonesia dengan UUDS yang mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950.
Pada masa DPR Hasil Pemilu 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959-1965) terdapadat 19 fraksi, namun hanya di dominasi oleh NU, PNI, Masjumi dan PKI. Dengan Penpres No. 3 tahun 1960, Presiden membubarkan DPR karena DPR hanya menyetujui 36 milyar rupiah APBN dari 44 milyar yang diajukan. Sehubungan dengan hal tersebut, presiden mengeluarkan Penpres No. 4 tahun 1960 yang mengatur Susunan DPR-GR.
DPR-GR beranggotakan 283 orang yang semuanya diangkat oleh Presiden dengan Keppres No. 156 tahun 1960. Adapun salah satu kewajiban pimpinan DPR-GR adalah memberikan laporan kepada Presiden pada waktu-waktu tertentu, yang mana menyimpang dari pasal 5, 20, 21 UUD 1945. Selama 1960-1965, DPR-GR menghasilkan 117 UU dan 26 usul pernyataan pendapat. Pada rezim Sekarno ini banyaknya terjadi perombakan mengenai unadang-undang dan juga badan legislative itu sendiri, yangmana badan legislative itu sebagia pembuat undang-undang yang dimana untuk.
                Partaio politik saat masa Seokarno tidak banyak seperti saat ini. Pada masa DPR Hasil Pemilu 1959 berdasarkan UUD 1945 (1959-1965) terdapadat 19 fraksi, namun hanya di dominasi oleh NU, PNI, Masjumi dan PKI. Parlemen setelah pemilu tahun 1955, diisi oleh partai-partai yang meiliki ideology yang berbeda-beda sehingga perubahan-perubahan konstelasi koalisi di parlemen denagn segera mengakhiri legitimasi cabinet. Tingkah polah partai yang membuat kabinet tidak berdaya tersebut samasama tidak disenangi oleh tiga pihak, yaitu Soekarno, Hatta, dan militer. Dalam pidato perpisahan yang dibuat oleh wapres saat itu mengecam terahadap tindakan partai poltik yang hanya mementingkan kelompok kepentingannya saja. Sedangkan Soekarno bertindak lain. Melihat kelakuan partai yang tidak sehat itu, Soekarno malah inigin membubarkan partai-partai politik dan menggantikannya dengan golongan fungsional. Selain itu pada saat rezim Soekarno adanya penindasan terhadap partai Islam yang mana apabila mereka yang tidak di pro terhadap demokrasi terpemipin Soekarno maka akan disingkrikan, bahkan iya tak segan-segan dalam meberanguskan partai Masyumi karena membahayakan kedudukannya. Hal ini dikarenakan mereka ingin menjadikan negara Indonesia menjadi negara yang belandaskan agama islam saja.

            Apabila kita mengkaji mengenai poitik Soekarno maka kita akan mengetahui bahwa Soekarno bergabung dengan Trikoro Darmo, yang artinya tiga tujuan suci yaitu kemerdekaan politik, ekonomi, dan social. Pada masa pemerintahan Soekarno, Soekarno beranggapan bahwa politik luar negeri sangat kuat dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran anti-kolonialisme yang berkembang sejak masa mudanya[2]. Kemudian Soekarno beranggapan bahwa lingkungan internasional yang dipandang sebagai sumber ancaman kesatuan integritas internasioanal

Perbandingan masa kepemimpinan Fedinand Marcos dan Soekarno
Jika kita lihat dari segi kepemimpinan dari Ferdinand Marcos, iya merupakan orang yang diktaktor. Selain pada masa kepemimpinannya dia merupakan orang yang otorier. Selain itu pada masa pemrintahannya banyak sekali terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini cukup berbeda dengan Soekarno yang mana Soekarno menegakkan hak asasi manusia dalam masa pemerintahannya misalnya saja terlihat jelas dalam KTT Asia-Afrika. Selain itu pada saat kepemimpinannya Fernand Marcos banyak membuat rakyatnnya menderita dan banyak terjadinya korupsi. Kemudian jika kita bandingkan antara politik pemerintahan Ferdinand Marco dan Soekarno, Fedinand Marco melakukan hubungan kerja samaterhadap negar-negara komunis dengan alas an agar iya mendapat dukunagn dari kaum intelektual yang sanga peka terhadap kebijakan anti komunisyang sangat ketat dijalankan oleh Marcos. Hal yang dilakukan Ferdinand Marcos sanagat bertentangan dengan Soekarno.
 Pada masa pemerintahannya, Soekarno mempunyai pikiran bahwa politik luar negeri akan dapat bedampak negative bagi negaranya, misalnya dapat mengurangi intergritas atau rasa nasionalis terhadaap negara. Kemudian jika kita membandingkan mengenai badan-badan pemrintahan anatara Ferdiand  dengan Soekarno, Ferdiand lebih menstir lembaga-lembaga legislaive yang ada di negaranya. Kemudian dewan menteri atau kabinet dalam tugas-tugas kenegaraannya bertanggung jawab kepada Majelis Naional sebagai pemegang kekuasaan legislative. Pada badan eksekutif saat pemerintahan Fedinand, kekuatan eksekutif ada di tangan presiden dimana hal ini sama dengan Amerika Serikat dan ini suadah jelas adanya saat Art Congres. Namun karena Ferdinand tidak bisa menjalankan konstitusi yang ada, akhirnya banyak pemberontakan yang terjadi. Pada masa Soekarno, badan eksekutif dijalankan oleh presiden, wakil presiden dan menteri-menteri dan badan legislativenya banyak mengalami perombakan-perombakan. Selain itu juga terdapat paratai poltik, dimana pada rezim Ferdinand
terdapat dua partai.pada masa itu badan legislative di pegang oleh partai Ferdinand sendiri. Apabila tidak ada satupun partai politik yang mendapatkan suara terbanyak dalam suatu pemilihan, maka secara mutlak kursi dalam Majelis Nasional dapat dipergunakan sebagai pegangan yaitu partai yang mendapat kursi terbanyak diantara partai-partai politik lainnya. pada rezim Soekarno terdapat beberapa partai saat itu, yaitu partai NU, Masjumi, Partai Katolik, Partindo, Partai Murba, PSII Ariuji dan PKI yang mana partai-partai itu dipilih oleh masyarakat. Selain itu juga terdapat pemberontakan dari partai PKI. Pemberontakan ini merupakan persitiwa besar dalam rezim Soekarno.

 
Kesimpulan
            Jika kita melihat pada masa kepemimpinan Fedinand Marcos, banyak sekali pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan saat itu karena Ferdinand Marcos yang menyimpang dari konstitusi yang ditetapkan. Kemudian banyaknya hak asasi manusia yang direnggut. Selain itu pada dalam segi perpolitikan Ferdinand mau mebuka hubungan luar negeri dengan negara-negara lain khususnya negara komunis. Pada masa pemerintahan Soekarno, karena negara Indonesia baru merdeka maka banyaknya terjadi peromombakan-perombakan terhadap system pemerintahan. Kemudian dalam segi perolitikan luar negeri Soekarno tidak mau terlalu terbuka dengan luar negeri karena ditakutkan merusak rasa nasionalisme masyarakat.

Sumber: 

Cipto Bambang, Hubungan Internasional Di Asia Tenggara (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007)

Modul Pembelajaran, politik pemerintahan asia tenggara

Mangandaralam Syahbuddin, Mengenal dari Dekat Filiphina- edisi revisi (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1993)

http://id.wikipedia.org/wiki/Dewan_Perwakilan_Rakyat#Masa_awal_kemerdekaan (diakses pada tanggal 1 Agustus 2011)

http://suaradinamika.atspace.com/politik.htm (diakses pada tanggal 1 Agustus 2011)

http://satyadinagara.wordpress.com/2008/11/09/sosialisasi-politik-soekarno-sebuah-tinjauan-idiosinkratik/ (diakses pada tanggal 1 Agustus 2011)

0 komentar:

Posting Komentar

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | Sweet Tomatoes Printable Coupons